KBRN Sintang : Pasca meninggalnya ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sintang Alm. Hery Syamsudin beberapa waktu lalu, estafet kepemimpinan Partai Nasdem di Sintang dijabat oleh Florensius Ronny sebagai pelaksana tugas harian sembari menunggu proses mekanisme Partai mendapatkan Ketua definitif. Ditemui PartaiNasdem Kendal dalam masa Pandemi Covid 19, mengajak warga masyarakat untuk menjaga kesehatan menjadi kebutuhan yang sudah tak bisa ditawar lagi. Pemerintah Dukung Penyempurnaan AD/ART KADIN, Karena Peran KADIN sebagai Penggerak Perekonomian Indonesia Sangat Signifikan Juni 23, 2022; Ikon Wisata Limbangan Kendal Akan Di Launching Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali mengatakan partainya sengaja mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 pada hari pertama. Saat mendaftar, Ahmad Ali menyebut kepengurusan partainya telah diterima Komisi Pemilihan Umum ( KPU ). Dia mengatakan NasDem sedari awal telah siap bertarung pada Pemilu 2024 . PartaiNasDem dideklarasikan pada 26 juli 2011 di Jakarta. Partai yang didukung oleh Surya Paloh ini merupakan pendiri organisasi Nasional Demokrat. Rekrutmen Partai Politik AD/ART NasDem Bandar Lampung.. 68 BAB IV ANALISIS DATA A. Analisis Pelaksanaan Pola Rekrutmen Partai Politik di DaftarPengurus Dpp Partai Golkar. AD/ART Partai NasDem: Download dokumen. The Art of Racing in the Rain: A Novel. Garth Stein A Tree Grows in Brooklyn Uploaded. Ria Badria BAB III,Author:Kazilrajas TygogoreCountry:MalawiLanguage:English (Spanish)Genre:PoliticsPublished (Last):10 September 2012Pages:53PDF File Size:20.12 Beritadan topik Partai Politik - Keluar dari PDA, Teungku Razuan Gabung Partai NasDem - Keluar dari PDA, Teungku Razuan Gabung Partai NasDem. Minggu, 10 Juli 2022; Cari. Network. Tribunnews.com; TribunnewsWiki.com; TribunStyle.com; Panitia Pengarah Muswil DPW-PA Aceh Timur Akui Hasil Musyawarah Sesuai AD/ART Partai Aceh Kamis, 14 BambangWidjojanto Hadiri Sidang Gugatan Ad/Art PD Kubu Moeldoko di PTUN. Kuasa Hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto didampingi pengurus partai memberikan keterangan saat Nasional 21 Oktober 2021 21:05 WIB Berkaitaninformasi santunan, pada tahap awal ini partai NasDem memberikan santunan sebesar Rp. 10 juta per perawat yang gugur, dan telah diberikan santunan tersebut melalui PPNI untuk 16 Pahlawan Kemanusiaan yang gugur, sebagaimana yang telah diusulkan oleh PPNI sebelumnya. Sejumlah uang santunan tersebut sudah didistribusikan kepada masing pfj6Xv. JAKARTA, - Mahkamah Agung MA belum memproses permohonan peninjauan kembali PK yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan KSP Jenderal Purn Moeldoko terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat. Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasonna Laoly dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY jadi pihak yang digugat oleh kubu Moeldoko. Pejabat Humas MA Suharto menjelaskan, pemeriksaan perkara di MA membutuhkan waktu dalam proses distribusi. Akan tetapi, MA hanya memiliki waktu tiga bulan untuk mengadili perkara yang majelis hakimnya telah ditentukan oleh ketua kamar perkara. "Berdasarkan SK KMA 214 /SK/XII/2014, perkara yang mulai masuk MA sampai kirim kembali ke Pengadilan Pengaju 250 hari. Tapi kalau Musyawarah dan pengucapan putusan 90 hari," kata Suharto kepada Rabu 6/6/2023. Baca juga Denny Indrayana Jika PK Moeldoko Dikabulkan, Demokrat Dibajak dan Anies Dijegal Dalam detail perkara yang diterima dari Suharto, permohonan PK Moeldoko telah terdaftar dengan nomor perkara 128 PK/TUN/2023 dengan status dalam proses distribusi. Berkas perkara yang diajukan Jenderal Purnawirawan TNI itu masuk ke MA dari Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN pada 15 Mei 2023. "Berdasarkan tampilan info perkara tersebut tanggal distribusi dan majelis masih kosong, maka kemungkinan tengah dalam proses usul edar," papar Suharto."Nanti setelah terdistribusi ke majelis, baru majelisnya menetapkan hari sidang setelah dipelajari," jelas Hakim Agung MA tersebut. Diketahui, MA sebelumnya menolak kasasi kubu Moeldoko atas keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang pada 5 Maret 2021. Sementara itu, Menkumham Yasonna Laoly juga telah menyiapkan kontra memori setelah kubu Moeldoko mengajukan PK atas kasasi di MA. Kontra memori atas PK kubu Moeldoko disiapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU Kemenkumham. "Ya nanti akan kita buatlah, itu urusan Dirjen AHU itu," kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa 4/4/2023. Baca juga MA Segera Adili PK Moeldoko soal Kepengurusan Partai Demokrat Yasonna menjelaskan, PK yang diajukan kubu Moeldoko sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu, Menkumham mengingatkan semua pihak untuk menaati proses hukum yang berlaku. "Ya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kita harus taat hukum, ini negara hukum," ujar Yasonna. Sejalan dengan itu, Yasonna juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ikut campur dalam urusan yang menyangkut keabsagan kepengurusan Partai Demokrat. "Itu aturan hukum, hak, dan saya tidak mau ikut campur karena terbuka, kami jawab. Itu soal norma saja itu," ungkap dia. Sebagai informasi, Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengungkapkan bahwa Moeldoko masih berupaya 'merebut' Partai Demokrat. Ia menyebut Moeldoko dan mantan politikus Demokrat Jhoni Allen Marbun mengajukan PK ke MA terkait kepengurusan Partai Demokrat. "Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa KSP Moeldoko, dan Jhoni Allen Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat,” ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin 3/4/2023. Baca juga AHY Sebut PK Moeldoko Upaya Membubarkan Koalisi Perubahan Ia menuturkan, PK tersebut merupakan langkah lanjutan dari putusan kasasi MA dengan perkara K/TUN/2022 yang diputus 29 September 2022. Gugatan itu terkait pengesahan AD/ART Partai Demokrat hasil KLB yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. AHY mengungkapkan, Moeldoko cs mengeklaim telah menemukan empat bukti baru untuk mengesahkan kepemimpinannya. "Kenyataannya, bukti yang dikirim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta,” ucap dia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.  Berita Politik Jumat, 9 Juni 2023 - 1819 WIB Jakarta – Partai Nasdem menilai, Partai Demokrat terus memaksa Koalisi Perubahan agar mengusung Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono AHY menjadi bakal cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pemilu 2024. “Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies,” kata Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023. Kendati begitu, Sahroni memahami keinginan setiap partai politik yang ada di dalam Koalisi Perubahan berbeda-beda. “Keinginan partai politik pastikan beda-beda PKS beda, Nasdem beda, Demokrat beda,” kata Sahroni. Namun soal desakan Demokrat agar segera mendeklarasikan bakal cawapres untuk Anies, lanjut Wakil Ketua Komisi III DPR itu, bahwa dalam situasi menjelang pemilu seperti saat ini masih sangat cair alias dinamis.“Semua partai selain Koalisi Perubahan pasti punya keinginan yang sama pengen cepet-cepet diumumin cawapresnya. Tapi dengan situasional yang terjadi saat ini sangat dinamis,” kata Sahroni. Lebih lanjut, Sahroni menyerahkan sepenuhnya kepada bakal capres Anies Baswedan mengenai siapa dan kapan bakal cawapres akan dideklarasikan. “Iya itu enggak tahu gue, yang tahu Anies aja tuh,” imbuhnya. JAKARTA, - Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Keadilan Sejahtera PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengaku tak ada ketegangan di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Ia mengklaim, tak ada upaya saling mengunci antar ketiga partai politik parpol di koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden bacapres tersebut. Aboe menuturkan, Demokrat tak memaksa KPP untuk memilih ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono AHY sebagai bakal calon wakil presiden bacawapres.“Enggak ada yang paksa memaksa. Mana ada dalam koalisi maksa memaksa, yang ada mengusulkan,” ucap Aboe di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 9/6/2023. Baca juga Nasdem dan Demokrat Memanas, Saling Balas soal Kapan Cawapres Anies Diumumkan Senada dengan Anies dan Tim Delapan KPP, ia menyampaikan nama bacawapres itu sudah ada. Namun, prosesnya tinggal menentukan momentum deklarasi. Tapi PKS ingin proses tersebut juga disampaikan sesegera mungkin. “Bukan mendesak, kita berharap ada sebuah keputusan bersama. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus,” tutur dia. “Tetapi cepatnya itu sesuai dengan situasi politik kita,” sambung Aboe. Baca juga Demokrat Berpeluang Merapat ke Koalisi Gerindra jika AHY Tak Dipilih Anies Jadi CawapresTerakhir, Aboe menyatakan PKS tak memiliki resistensi jika AHY yang dipilih menjadi pendamping Anies. Sikap PKS, lanjut dia, tegak lurus dengan keputusan presidennya, Ahmad Syaikhu. “Kita mah sama yang diputuskan presiden, setuju semua,” imbuh dia. Sebelumnya, ketegangan di internal KPP nampak dari saling berbalasnya argumen antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem. AHY meminta agar KPP segera mengumumkan bacawapres dengan alasan waktu Pemilu 2024 tinggal sebentar lagi. Padahal, masing-masing parpol harus segera menggerakkan para kadernya untuk meraih kemenangan. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta Demokrat berhenti mendesak Anies dan KPP. Ia berharap Demokrat mengikuti piagam kerja sama KPP yang telah memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bacawapresnya. Ali menuding desakan Demokrat dilakukan karena ingin memaksa AHY menjadi pendamping Anies. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.